Cendramata: Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani menyerahkan cendramata berupa plakat kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH disaksikan Ketua dan anggota DPRD Sumut Baskami Ginting, Ingan Amin Barus, Salmon Sumihar Sagala, Anwar Sani Tarigan, Sekda Karo Kamperas Terkelin Purba dan Kepala Bappeda Ir Nasib Siaturi, Jumat (12/6/2020) di Kantor Bupati Karo.

Medan (SIB)
Tim DPRD Sumut mengapresiasi Pemkab Karo yang telah bergerak cepat menyalurkan 42.699 paket sembako bantuan Covid-19 dari Pemprov Sumut kepada masyarakat miskin di daerah "Bumi Turang" secara proporsional, tanpa ada hambatan maupun komplain dari masyarakat penerima bantuan.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, anggota dewan Ingan Amin Barus, H Anwar Sani Tarigan, Zeira Salim Ritonga, Salmon Sumihar Sagala, Viktor Silaen, Erwinsyah Tanjung dan Muhammad Ghandi Faisal dalam pertemuan dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana , Jumat (12/6/2020), di Kantor Bupati Karo dalam pemantauan penyaluran Sembako bantuan Pemprov Sumut.

"Memang dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kita harus extra hati-hati dan jangan sedikitpun anggarannya diselewengkan, karena pengawasannya sangat ketat. Namun dalam hal penyaluran ini, kami bangga, bahwa bantuan Sembako telah tersalur dengan baik, tanpa ada pengurangan timbangan," kata Baskami.

Dalam kesempatan itu, Rahmansyah Sibarani, Ingan Amin Barus dan Viktor Silaen juga berharap kepada Pemkab Karo untuk melengkapi data-data penerima Sembako sebagai laporan dan pertanggungjawaban Pemprov Sumut nantinya kepada lembaga legislatif.

Mendengar hal itu, Plh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Karo, Martin Sitepu dalam penjelasannya, mengeluhkan minimnya biaya penyaluran sembako ke 17 kecamatan yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan di Karo, karena Pemprov Sumut hanya mengalokasikan Rp79.932 juta.

"Padahal biaya untuk menyalurkan 42.699 paket Sembako ini membutuhkan anggaran Rp500 juta, karena masih banyak desa-desa di Karo hanya bisa dilintasi Jeep gardang dua (Hardtop), sehingga kendaraan itu harus kita kontrak beserta pendampingan dari TNI/Polri," katanya.

Menanggapi hal itu, Baskami, Rahmansyah dan Salmon Sumihar Sagala meminta Gugus Tugas Covid-19 Karo segera menyurati GTPP Covid-19 Sumut, terkait adanya biaya penambahan pendistribusian Sembako, agar tidak terjadi double mata anggaran yang sama, guna menghindari temuan hukum dikemudian hari. (*)


Editor: Wilfred Manullang/Donna

Sumber: https://hariansib.com